HARIANSULTENGCOM, BANGGAI - Diduga perusahaan PT Aneka Nusantara Internasional (ANI) belum mengucurkan dana program Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp900 juta.. Perusahaan yang berfokus pada penambangan nikel itu berada di Desa Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Padahal, program CSR ini adalah kewajiban oleh perusahaan sesuai amanat undang-undang. Kita tahu dalam satu tambang besar pasti melibatkan kerja sama-kerja sama. Selain joint operation masih banyak yang bisa melibatkan potensi potensi lokal seperti halnya di Morowali (Sulawesi Tengah), pengusahanya kan yang paling besar Bintang Delapan (PT Bintang Delapan Mineral)," ungkap politisi PKB itu. Abdul Kadir pun meminta penjelasan lebih lanjut terkait sejauh mana industri tambang Memilikipengalaman kerja di bidang pertambangan Nikel minimal 5 tahun (DILUAR NIKEL TIDAK AKAN DIPROSES) Mitra Tambang Gemilang. Kami adalah perusahaan yang bergerak sebagai kontraktor pertambangan dan pengalian mineral terutama nikel. Wilayah operasi berorientasi di Sulawesi Tengah, tepatnya di Luwuk Banggai. Kegiatan mencakup eksplorasi Kerja Wilayah di Banggai Kepulauan Kab., Sulawesi Tengah Cari di antara 31.000+ lowongan kerja terbaru Pekerjaan penuh waktu, sementara dan paruh waktu Langganan informasi lowongan kerja Cepat & Gratis Pemberi kerja terbaik di Banggai Kepulauan Kab., Sulawesi Tengah Kerja: Wilayah - dapat ditemukan dengan mudah! LuwukBanggai merupakan satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang pusat pemerintahan dan ekonominya di kota Luwuk. Luwuk Banggai merupakan Negeri yang kaya akan hasil hutan yakni kayu, hasil perkebunan kelapa sawit dan hasil laut seperti ikan dan mutiara sehingga Luwuk dapat disebut Kota Mutiara di Timur Sulawesi. Penduduk asli luwuk banggai yakni TeguranKeras Bupati Banggai Kepada Perusahaan Tambang Nikel di Tuntung. Hutan Lingkungan & Tambang, Luwuk | 3 hari lalu. LUWUK- Bertempat di Galangan Kapal PT. Ilmi Bangun Marine (IBM) Desa Kayutanyo Kecamatan Luwuk Timur Senin, (03/01/2022), Bupati Banggai Ir. PerusahaanTambang Nikel di Banggai Diduga Terlibat Korupsi, Kejati Sulteng Segel 10 Ekskavator dan 80 Dump Truk. Kabar Sulteng. Banggai, KABAR SULTENG | Juli 12, 2022 Juli 13, 2022. Petugas Temukan 65 Paket Sabu di Halaman Belakang Lapas Luwuk Banggai. Juli 9, 2022 #8. JasaService AC di Luwuk Timur - Banggai. Inilah layanan jasa service AC di Luwuk Timur - Banggai, tukang bersih dan cuci AC profesional di Luwuk Timur - Banggai, isi freon pendingin AC serta layanan bongkar pasang AC baru di daerah Luwuk Timur - Banggai.. Anda yang berdomisili di wilayah Luwuk Timur - Banggai yang ingin mendapatkan layanan service AC, perbaikan AC rusak/bising yTaJJ. Faisal Badjarat Reporter Sofyan Labolo LUWUK, Luwuk Times— LSM Lembaga Aksi Peduli Lingkungan Hidup Indonesia LAPELHI Kabupaten Banggai menyebut banyak perusahaan tambang nikel di daerah ini yang eksploitasinya berada di dalam kawasan hutan kebawah untuk lihat konten Dengan begitu kata Direktur LSM LAPELHI Kabupaten Banggai, Faisal Badjarat, Bupati tidak serta merta mengeluarkan izin usaha pertambangan IUP. Sebab kewenangan itu berada pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada Luwuk Times, Selasa 06/07, Faisal mengatakan, hampir semua perusahaan lahan pertambangan nikelnya berada dikawasan hutan produksi. Sehingga wajib mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPPKH, yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. “Jika tidak miliki IPPKH, maka Bupati tidak boleh izinkan lakukan eksploitasi tanah nikel dikawasan itu,” kata Faisal sembari menyebut satu persatu perusahaan tambang nikel yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Persoalan ini harus diseriusi pemerintah. Perketat pengawasan. Karena dampaknya cukup tinggi terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak. Terhadap Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banggai juga disorot Faisal. Terkait dengan analisis dampak lingkungan Amdal, dinas teknis itu harus lebih proaktif. Jangan nanti ketika ada persoalan di tengah masyarakat terkait Amdal, DLH baru action. “Selama ini DLH menunggu bola dan tidak turun lapangan. Awasi apakah perusahaan itu bekerja sesuai indikator amdalnya atau tidak,” kata dia. “Minimal setiap 6 bulan melakukan audit lingkungan. Perusahaan yang kedapatan nakal dengan lingkungan langsung beri sanksi, dengan memberhentikan sementara aktivitas, sembari memperbaiki kesalahan. Ketika tiga kali buat pelanggaran, maka dihentikan izinnya. Jangan main-main soal lingkungan,” tambah dia. Satu hal ditegaskan Faisal soal pertambangan nikel. Yakni jangan meninggalkan warisan bencana kepada anak cucu kami kedepan. * Bupati Banggai Ir. H. Amirudin saat menyampaikan sambutan pada Musrenbang Kabupaten Banggai untuk RKPD Tahun 2024, Kamis 16/03/2023. Foto PROKOPIM SETDA BANGGAI Luwuk Times – Bupati Kabupaten Banggai Ir. H. Amirudin mengatakan perusahaan investor pertambangan di daerah ini harus mencontoh PT. Koninis Fajar Mineral KFM yang berada di Desa Tuntung Kecamatan Bunta dalam mengelola praktek pertambangan yang baik. “Kalau semua perusahaan tambang di daerah ini, memiliki tali asih seperti KFM, itu bagus sekali program mereka” ungkap Bupati Amirudin disela-sela sambutan Musrenbang Kabupaten Banggai, Kamis 16/03/2023.IklanScroll kebawah untuk lihat konten Sudah saatnya kata Bupati, perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Banggai memiliki kepedulian penuh dan menjadi faktor utama pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah lingkar tambang. Bupati Banggai Amirudin meminta jika terdapat perusahaan pertambangan nikel yang mengabaikan tanggungjawab sosialnya, agar melaporkan kepadanya. Hadirnya perusahaan pertambangan kata Bupati Banggai Amirduin seharusnya membantu pemerintah mengatasi angka kemiskinan, bukan sebaliknya. * Naser Kantu Wakil Bupati Banggai Masulili bersama Ketua DPRD Suprapto, saat mnghadiri Musrenbang.[FotoDiskominfo Banggai] Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanudin Masulili menegaskan bahwa investasi industri pertambangan yang telah beroperasi ataupun baru akan masuk di Kabupaten Banggai harus memperhatikan perbaikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Wabup saat memberikan sambutan mewakili Bupati Banggai pada kegiatan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Murenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023, bertempat di Estrella Hotel and Conference, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, pada Senin 28/3/22. “Isu-isu sentral terkait keberlangsungan dan perbaikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan harus menjadi prioritas para investor, oleh karena itu masalah terkait lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi munculnya konflik agraria harus dideteksi dan diselesaikan sejak dini,” tegas Wakil Bupati. Kepada organisasi perangkat daerah OPD terkait, Drs. H. Furqanudin mengingatkan agar walaupun Kabupaten Banggai terbuka terhadap investasi di sektor ekstraktif tetapi harus ditangani secara terpadu dengan memprioritaskan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Banggai, terlebih khusus yang berada di sekitar area pertambangan. “Jangan sampai ada izin pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dengan izin pertambangan, apalagi wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat, atau daerah yang telah memiliki HGU. Kami berharap, OPD terkait bisa jeli mengatasi hal tersebut sehingga kedepan tidak ada lagi pengaduan-pengaduan dari masyarakat,” pinta dia. Sejalan dengan pernyataan Wabup, Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Suprapto dalam penyampaian pokok-pokok pikiran mewakili segenap anggota legislatif turut menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Banggai dan semua elemen terkait untuk serius dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria dan permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya investasi pertambangan. Berdasarkan laporan Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Evaluasi Bappeda Litbang Banggai, Sri Desiyani Benda, SE, tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD 2023 adalah, pertama menyepakati isu strategis permasalahan dan program pembangunan daerah, dan yang kedua, menyepakati kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan alokasi anggaran. Sedangkan tema yang diangkat yaitu, “Kemandirian Ekonomi Daerah Didukung Penguatan Daya Saing SDM, Penguatan Transformasi Digital, dan Kualitas Pelayanan Publik”. Ia juga menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda penyusunan RKPD Tahun 2023, setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Musrenbang Desa/Kelurahan 1/22, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 7/2/22, Musrenbang Kecamatan 14/2-2/3/22 dan Forum Perangkat Daerah 15-16/3/22. Sebagai informasi, pihak-pihak yang menjadi peserta kegiatan tersebut adalah, Forkopimda Kabupaten Banggai, Pimpinan dan Anggota DPRD Banggai, Staf Khusus dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, Kepala-Kepala OPD, Kepala Bagian Setda Banggai, Pimpinan Perguruan Tinggi, para Camat, perwakilan Perangkat Adat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda dan organisasi perempuan. Adapula Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamal Ariansyah, yang pada kesempatan itu, memaparkan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023.KF